Saya ini pejabat

….. Saya ini bekas aktivis mahasiswa tahun 1977. Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi rakyat!(nada suaranya meninggi).

Well itu sedikit cuplikan dari wawancara yag dilakukan oleh Media Indonesia dengan Nizar Dahlan [Wakil ketua BURT DPR].

Yang menarik dari ungkapan ini bukan melulu tentang kegiatan studi banding BURT ke luar negeri …
pun studi banding [baca:melancong] itu telah mendapat kecaman banyak pihak. Studi banding [baca: studi banding] merupakan salah satu sarana yang efektif untuk pembelajaran oleh sebab itu memang patut dilakukan selama masih dalam batas kewajaran dan pertimbangan yang matang.

Yang menarik dari ungkapan ini bukan tentang aktivitas yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa tahun 1977,
bukan pula tentang seorang Nizar Dahlan, “seorang biasa” yang menjadi “wakil rakyat”.

Yang menarik dari ungkapan ini adalah sebuah potret dari “kebanyakan” pejabat yang duduk dikahyangan negara ini. Kebanyakan dengan tanda kutip karena aku terus terang aja tidak bisa memberikan angka konkrit persentase golongan itu. Kebanyakan dan bukan pula beberapa karena menunjukkan pesimisme mas alit sebagai kalangan bawah yang katanya suaranya telah diwakilkan ….

well back to our topic … potret … potret yang dimaksud disini menggambarkan seekor katak dalam tempurung dengan mata tertutup yang tidak pernah melihat perubahan pada dunia sekitar.

Sebenarnya apa relasinya antara aktivis mahasiswa tahun 1977 [baca: tahun jebot] dengan mengetahui keadaan rakyat [baca: keadaan terkini daripada rakyat]? hasilnya mungkin sama dengan mencari relasi antara jumlah dukun beranak dengan jumlah kelahiran di dunia …. alias gak nyambung lah yaw.

Disinilah potret yang dimaksud, … bahwa terkadang [baca: seringkali] para pejabat tidak mau belajar dan turun kelapangan dan menganggap bahwa mereka jauh lebih tahu keadaan rakyat dibandingkan rakyat itu sendiri.

Dooh celakalah negara ini kalau pejabatnya seperti ini, mungkin para pejabat itu lupa atau tidak tahu dengan kisah seorang kepala pemerintahan Islam yang bernama Umar, yang selalu berkeliling untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Umar menyadari bahwa rakyatnya itu dinamis dan juga menyadari bahwa laporan tertulis tentang keadaan rakyat tidak menggambarkan keadaan rakyat yang sebenarnya.

Gimana mo bicara tentang sampah, wong rumahnya istana and jauh dari TPA …
Gimana mo bicara tentang mengatasi kemacetan, wong mo belanja aja dibukain jalan ama PM …
Gimana mo bicara tentang keinginan rakyat kecil, wong yang ditemuin itu para pengusaha, ketemuan tingkat RT ya gak level …
Gimana mo bicara tentang mengatasi kenaikan harga, wong makanan dirumah terjamin, ke pasar aja gak pernah (hayo pak tau gak bedanya harga tahu tanpa jaminan bebas formalin ama tahu yang ada jaminannya?)

*huff

well tulisan ini gak bermaksud memprovokasi or menjelekkan pejabat, yang dijelekkan adalah pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam contoh diatas.

Kekecewaan akibat kelalaian

Pernah gak sih kita ngalamin yang kaya gitu? Mungkin sebagian besar menjawab pernah.Pada kolom REDAKSI YTH Harian Kompas 6 Januari 2006, terdapat surat yang berjudul Dirugikan BNI Investment. Well ya intinya ada seorang nasabah yang kecewa karena ternyata investasinya gagal dan uang yang ditanamkan malah turun NAB-nya. Well tulisan bukan mencermati teori perhitungan NAB dan penyebab turunnya NAB, tetapi lebih menyoroti pada kenyataan bahwa ternyata Nasabah tersebut sama sekali tidak mengetahui tentang NAB, malah mendengarnya saja kayanya gak pernah. Nah loh. Mo berinvestasi kok tidak mengerti instrumen investasi yang dipilihnya. Baca – baca lebih lanjut, ternyata lebih celaka lagi … nasabah tersebut sebetulnya tidak mengerti bahwa uangnya diinvestasikan ke dalam bentuk reksadana. Waks NAH LOH. Gimana mo mengerti instrumennya, wong investasi dimana aja gak tau ….

Pada surat itu sang nasabah “teraniaya” menyalahkan pihak BNI karena pelayanan yang kurang pada waktu penyetoran dana investasi sehingga tidak mendapatkan kejelasan sewaktu menyetorkan dana. Well sebenernya kesalahan disini terdapat pada kedua belah pihak, customer servicenya yang memang sok sibuk atau malas menjelaskan (lalai dalam memberikan pelayanan) dan si nasabah yang sama sekali tidak membaca prospektus sebelum menanda tangani (lalai dalam mengumpulkan informasi padahal prospektus itu letaknya dibalik halaman penanda tanganan).

Kelalaian juga menyebabkan sebuah situasi sulit di kantor, akibat ketidakcermatan mengakibatkan proses pencairan L/C jadi sulit n tertunda berbulan-bulan.

Kelalaian itu sesungguhnya manusiawi, tetapi dapat diminimasi dengan sifat yang juga manusiawi, yaitu ketelitian.

Mahkamah (Tidak) Agung ?

Headline kompas pada jumat 6 Januari lumayan menggelitik pemikiran mas alit, pro kontra penggantian hakim agung dipermasalahkan. Kalangan yang pro menggarisbawahi bahwa penumpasan mafia peradilan harus dimulai dari atas . Kalangan yang kontra menggarisbawahi tentang perundangan dan demoralisasi para hakim.
(Hehehe) demoralisasi para hakim? dooh seharusnya demoralisasi ini sudah dimulai semenjak dimulainya praktek mafia peradilan, bukan ketika ada usaha untuk menghentikan mafia peradilan tersebut.Terdengar juga sih pemikiran kalau ada perombakan besar-besaran di tubuh Mahkamah Agung bakalan menurunkan wibawa peradilan di Indonesia khususnya MA itu sendiri. Dooh wibawa turun karena diobrak-abrik (baca:perbaiki) kok dipikirin and diributin … sadar gak sih? atau dipikirin gak sih wibawa yang udah tengkurap n terkubur selama ini gara2 praktek2 para mafia peradilan? grrrr. gemes nih
Seharusnya yang kontra itu rajin-rajin ngebaca visi mahkamah agung:

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

SO; ada kata wibawa mahkamah agung gak ya divisi itu? jadi masalah kewibawaan itu ya gak perlu lah diperdebatkan.
yang jelas2 ada itu kekuasaan kehakiman yang mendapatkan kepercayaan publik … nah mungkin ini yang bisa diperdebatkan, kepercayaan publik ini tuh apa ya? and seberapa besar kepercayaan publik yang mampu mengakomodasi visi ini? 68%? (waks kok jadi seneng ama angka ini ya? huehuhe). Mungkin (yang wajar) sih tentunya kalau diuji secara statistik pake uji hipotesis kali ya dengan:

H0 : Publik masih percaya sama MA
H1 : Publik tidak percaya sama MA

tentunya harus dengan jumlah sampel dan pengambilan sampel yang valid.
Jumlah sampel dan pengambilan sampel yang valid secara teori bisa dihitung and didapatkan, lah pada prakteknya sangat susah sekali, gimana mo bisa dipraktekkan? data di BPS aja terkadang gak sesuai dengan dilapangan … fyuh kasian deh negara ini ….
Jadi kepercayaan publik ini juga susah dijadikan pegangan ….

Para hakim agung yang “bersih” tentunya tidak perlu takut tidak terpilih kembali karena Komisi Yudisial sudah mengatakan bahwa para hakim agung yang sekarang bisa dan memiliki hak yang sama untuk diseleksi kembali.

Aku mendukung adanya gerakan pembersihan, terlepas dari sebagian besar publik masih percaya atau tidak percaya. Jika sebagian besar publik masih percaya, anggaplah ini akan lebih meningkatkan tingkat kepercayaan, jikalau sebagian besar publik tidak percaya, anggaplah ini sebagai cara untuk membangun kepercayaan.

Tetapi tetap perlu juga dipikirkan faktor legalitas itu sendiri, perlu atau tidaknya perpu yang mengatur ttg penggantian ini ya bapak-bapak yang diatas sana yang lebih tahu, tapi yang jelas membersihkan mafia bukan berarti harus menuruti cara mafia.

Semoga aja perombakan ini melahirkan para hakim yang benar2 agung, bukan melahirkan mafia yang diagung. AMIN